Pancasila di Balik Layar: Ketika Jari Lebih Cepat daripada Empati
Oleh Na’ilah Rifdah Aulia Shabirah
(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya)
“Kalau ada penghargaan untuk masyarakat yang paling cepat menghakimi tetapi paling lambat berempati, mungkin warganet Indonesia punya peluang besar untuk mendapatkannya”
Di era digital, media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat. Namun, kemudahan itu terkadang membuat orang lupa bahwa di balik sebuah berita, ada manusia yang bisa terluka oleh komentar orang lain.
Setiap kali kasus kekerasan, ketidakadilan, atau tragedi kemanusiaan menjadi perbincangan, kolom komentar sering kali dipenuhi berbagai pendapat. Sayangnya, tidak semua pendapat disampaikan dengan mempertimbangkan keadaan korban. Ada yang langsung menyalahkan, menyebarkan asumsi, bahkan menganggap penderitaan seseorang sebagai bahan perdebatan.
Ironisnya, di tengah riuh rendah jempol yang menari di atas papan ketik gawai, nilai-nilai luhur yang diagungkan di negeri ini, terutama Pancasila, kerap kali hanya tinggal menjadi pajangan digital. Sila-sila yang dihafal di luar kepala sejak bangku sekolah dasar seolah lenyap tertelan algoritma kebencian dan kebiasaan victim-blaming.
Ketika Korban Justru Disalahkan
Mari jujur pada realita. Data resmi Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat ribuan pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) setiap tahunnya. Tren kekerasan di ruang digital seperti Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bahkan terus mendominasi dengan ribuan laporan kasus.
Namun, alih-alih memberikan dukungan moral kepada korban, ketika berita kejahatan atau kekerasan merebak di lini masa TikTok atau X, refleks pertama sebagian masyarakat kita bukanlah mengulurkan empati.
Jari-jemari warganet justru sibuk mengetik asumsi, menghakimi masa lalu korban, atau membedah apa yang salah dari diri mereka:
“Makanya, jangan keluar pakai baju itu…”
“Salah sendiri, dandan mencolok begitu..”
Seakan-akan korban adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang menimpa mereka. Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendadak menguap begitu saja. Kita menuntut orang lain untuk beradab, tetapi melupakan esensi dasar dari kemanusiaan: memanusiakan manusia saat mereka sedang terpuruk.
Dalam situasi seperti ini, Sila Kedua Pancasila, seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk memperlakukan korban secara manusiawi. Kita tidak harus mengetahui seluruh detail sebuah kasus untuk menunjukkan empati. Setidaknya, kita bisa menahan diri agar tidak ikut menyebarkan tuduhan atau memperburuk keadaan korban.
Menurut saya, sikap beradab bukan hanya terlihat ketika kita berbicara sopan kepada orang lain. Sikap tersebut juga terlihat dari cara kita memperlakukan seseorang yang sedang mengalami kesulitan, terutama ketika orang itu sedang menjadi sasaran penilaian publik.
Keadilan Bukan Sekadar Ramainya Perbincangan
Ketika suatu kasus kekerasan menjadi viral, perhatian masyarakat dapat membantu mendorong penanganan kasus tersebut. Namun, banyaknya komentar dan kecaman di media sosial tidak selalu berarti keadilan telah tercapai. Informasi yang belum terverifikasi justru dapat memicu penghakiman, penyebaran identitas korban, hingga rusaknya reputasi seseorang.
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai landasan hukum dalam penanganan kekerasan seksual. Meski demikian, korban tetap membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan proses penanganan yang adil, bukan sekadar simpati sesaat dari warganet.
Hal ini berkaitan dengan Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan seharusnya tidak ditentukan oleh seberapa viral suatu kasus, tetapi oleh penghormatan terhadap hak setiap orang dan proses hukum yang sesuai. Karena itu, masyarakat perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum berkomentar, menghindari penyebaran tuduhan tanpa bukti, dan mendukung korban tanpa menghakimi.
Berhenti Menjadikan Pancasila Sekadar Aesthetic
Sebagai generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi, kita lelah melihat Pancasila hanya dijadikan komoditas aesthetic. Kutipan sila-sila sakral sering kali hanya wara-wiri sebagai caption unggahan atau konten citra di media sosial saat hari besar nasional, sementara esensi kemanusiaan dan keadilannya diabaikan dalam interaksi sosial sehari-hari.
Sudah saatnya kita menarik rem tangan. Jari yang cepat mengetik kebencian dan penghakiman harus mulai dialihkan untuk membangun solidaritas, menyebarkan empati, dan merawat nalar kritis yang sehat. Sebab, percuma berkoar-koar tentang “Indonesia yang Beradab” jika di balik layar gawai, kita sendiri kehilangan adab kemanusiaan yang paling mendasar.
Pancasila bukan sekadar pajangan di balik layar ponsel atau hafalan di atas kertas, ia adalah kompas moral bangsa. Dan kompas itu tidak akan pernah berfungsi jika jari kita terus bergerak lebih cepat daripada hati nurani.
